Semarang, 11 Desember 2025 – Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Evaluasi Tata Kelola Organisasi Pengawas Pemilihan Umum: Transformasi Kelembagaan Bawaslu Menuju Revisi Undang-Undang Pemilu: Tantangan dan Harapan.” Kegiatan ini bertujuan mempertemukan akademisi, praktisi kepemiluan, dan pemangku kepentingan untuk memberikan masukan strategis terhadap arah reformasi kelembagaan Bawaslu menjelang pembahasan revisi UU Pemilu.

Acara dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Mars Bawaslu, dan Mars Undip, disusul doa yang dipimpin oleh Ustad Muhammad Ridwan. Sambutan pertama disampaikan oleh Anggota Bawaslu RI sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat, Dr. Herwyn J.H. Malonda, yang menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pengawas pemilu, termasuk penyempurnaan tugas, wewenang, struktur organisasi, serta kapasitas SDM agar mampu menjawab tantangan kepemiluan yang semakin kompleks. Sambutan kedua disampaikan oleh Dekan FISIP UNDIP, Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, yang menegaskan peran strategis perguruan tinggi dalam mendorong evaluasi dan perbaikan tata kelola pemilu berbasis kajian akademik. Setelah sambutan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata antara Bawaslu RI, FISIP UNDIP, dan Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP sebagai simbol komitmen kolaborasi dalam penguatan demokrasi electoral. Bawaslu RI memberikan bibit pohon manggis yang memiliki filosofi kejujuran dan integritas, serta memberikan 9 buku hasil karya tulis Dr. Herwyn J.H. Malonda untuk sumbangsih Perpustakaan Pojok Bawaslu di Kampus FISIP Undip.

Kemudian acara dilanjutkan dengan sesi pengantar tema, oleh Dr. Nur Hidayat Sardini, Ketua Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP sekaligus mantan Ketua Bawaslu RI yang memaparkan tantangan kelembagaan pengawas pemilu, urgensi revisi UU Pemilu, dan perlunya memodernisasi sistem pengawasan untuk menghadapi perkembangan teknologi serta perilaku politik kontemporer.

Diskusi sesi pertama menghadirkan tiga penanggap: Dr. Khairul Fahmi (Dosen Universitas Andalas, Padang) yang mengulas evaluasi kewenangan dan ruang lingkup kerja Bawaslu; Warjio, Ph.D. (Executive Secretary of USU Centre for Health Politic and Management ( UCHPOLM), Medan.) yang membahas evaluasi struktural pengawas pemilu; serta Dr. Ferry Daud M. Liando (Dosen Universitas Sam Ratulangi, Manado) yang menyoroti peningkatan kapasitas pengawasan pemilu. Sesi ini dipandu oleh moderator Dr. Phil. Wahid Abdurrahman, Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

Selepas ISOMA, FGD dilanjutkan dengan sesi kedua yang menghadirkan empat narasumber: Prof. Dr. Aminuddin Kasim (Universitas Tadulako, Palu) yang menjelaskan kualitas penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu; Prof. Dr. Hartuti Purnaweni (Guru Besar Departemen Administrasi Publik FISIP UNDIP) yang membahas penguatan tata kelola organisasi pengawas pemilu; Dr. Kushandajani (Dosen Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP) yang memaparkan pemaknaan ulang eksistensi Bawaslu sebagai lembaga demokrasi; serta Prof. Dr. Lita Tyesta ALW (Guru Besar FH UNDIP) yang mengulas pengaturan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam konteks revisi UU Pemilu. Moderator sesi kedua adalah Bangkit Aditya Wiryawan, Ph.D., Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.

FGD ditutup oleh Dr. Herwyn J.H. Malonda, yang merangkum berbagai rekomendasi strategis dari seluruh narasumber dan peserta, antara lain perlunya harmonisasi regulasi kepemiluan, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM pengawas pemilu, modernisasi sistem pengawasan berbasis teknologi, serta rekonstruksi kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan politik dan sosial. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator, serta pengumuman penukaran kupon transport bagi peserta.

Acara diakhiri dengan sesi foto bersama, penyerahan sertifikat kepada seluruh narasumber, pimpinan institusi, dan peserta. Pemberian cinderamata special dari Dr. Nur Hidayat Sardini kepada seluruh narasumber, moderator, dan pembawa acara yakni berupa lukisan bamboo hasil karya UMKM binaan. Acara ini terselenggara sebagai simbol komitmen bersama untuk memperkuat tata kelola pemilu dan mendorong lahirnya rekomendasi substantif bagi proses revisi Undang-Undang Pemilu.